Image

SIRKLUS PARADOKSAL DEMOKRASI

Demokrasi sepertinya sedang mendapat perhatian cukup serius belakangan ini. Perbagai artikel yang bermunculan melontarkan perbagai kritik ataupun sokongan bagi demokrasi. Sayangnya, sokongan dan kritik itu tidak disertai pemahaman historis tentang demokrasi itu sendiri. Pemahaman ini menjadi penting karena tanpanya kita terjebak dalam perdebatan prosedural belaka. Padahal, sejak awal menggeliatnya mekanisme politik, pematangan nilai-nilai demokrasi menjadi perhatian utama. Prosedur hanya menjadi penting dalam terang pematangan nilai-nilai demokrasi. Pematangan ini tidak sekali jadi. Sejarah pemikiran dan aktivisme demokrasi adalah sejarah koreksi terus menerus terhadap kebebasan, kesetaraan dan keadilan.

Sistem pemerintahan polis athena di yunani adalah gema awal demokrasi dalam sejarah manusia. Para lelaki dewasa keluar dari hidup rumah tangganya (oikos) utnuk membicangkan urusan publik di (agora). Mereka seolah mendapat hidup baru (bios politikos) di luar hidup biologisnya (mencari nafkah). Saat di ruang privat segala sesuatu diputuskan secara sepihak dan paternal maka di ruang publik segala sesuatu dibincangkan secara kolektif antara yang “setara”. Satu sama lain bertarung secara argumentatif tanpa sedikitpun menggunakan kekerasan atau paksaan.

Berdemokrasi berarti memapankan tiga nilai pokok. Nilai pertama adalah kebebasan. Para lelaki dewasa yang masuk ke dalam ruang publik adalah mereka yang bebas dari urusan kerumahtanaggaan. Tanpa ikatan ekonomi, mereka bisa mengambil keputusan dengan penglihatan jangka panjang. Bukan demi menguntungkan kepentingan jangka pendek ekonominya semata, melainkan kepentingan bersama. Dalam ruang publik, kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi kunci utama. Semua yang terlibat memilki hak yang sama dalam berpartisipasi secara politik. Hal ini mesti dipastikan demi sebuah politik yang beralas kepentingan bersama.

Nilai kedua adalah kesetaraan. Dalam ruang publik semua tampil setara. Semua memiliki kesempatan yang sama dalam mempengaruhi proses politik yang berjalan. Semua dipandang sebagai warga negara dengan hak sipil dan politik yang sama. Dan ini memerlukan aksentuasi nilai ketiga yaitu keadilan. Keadilan berarti menjamin persamaan perlakukan dan kesempatan. Namaun konsepsi keadilan klasik aristoteles mendefinisikan siapa yang harus diperlakukan setara dan siapa yang tidak. Konsepsi keadilan tersebut berbunyi: “bagi yang setara, setara dan yang tidak setara, tidak setrara”. Artinya distribusi beban dan keuntungan (hak) tidak merata ia harus benar-benar didasarkan pada konsepsi tentang siapa yang setara dan siapa yang tidak.

Akhirnya, konsepsi tentang yang tidak setara jatuh pada kaum perempuan dan budak. Mereka dianggap sebagai penghuni tingkatan spresies yang kurang rasional tinimbang lelaki dewasa. Oleh karenanya, mereka mendapati dirinya terpangkas baik hak sipil maupun politinya. Distribusi beban pun disesuaikan dengan kondisi ketikasetaraan tersebut beban pemenuhan kbutuhan ekonomi dipanggulkan pada mereka untuk membebaskan lelaki dewasa terjun berpolitik di ruang publik secara setara.

Disinilah sasaran koreksi sosialisme terhadap demokrasi konsep keadilan aristotelian hanya menjamin persaman kesempatan dan kebebasan bagi mereka yang berpunya. Demokrasi tidak menghampiri mereka yang kurang beruntung. Oleh karenanya sosialaisme mengajukan konsep keadilan distributif baru yang mensyaratkan perombakan tatal struktur ekonomi kapitalis yang memapankan ketiakadilan. Saat beban dan keuntungan terdistribusi sempurna. Maka peluang untuk mempengaruhi proses politik terbuka lebar bagi semua. Kebebasan, kesetaraan dan keadilan tidak lagi hanya menjadi monopoli segelintir orang melainkan semua orang dan buruh tidak lagi diletakkan sebagai warga negara kelas ke dua.

Setelah sosialisme, kritik terhadap demokrasi lambat laun memberi tempat bagi Feminisme. Ia memandang bahwa dominasi budaya patriarki telah mendorong perempuan keluar dari demokrasi. Budaya yang meletakkan perempuan secara stereotipikal di bawal lelaki secara sistematis telah memangkas hak sipil dan politik perempuan. Pemisahan ruang privat-publik, misalnya, mekanisme ini membuat kita dipalingkan dari kenyataan bahwa dominasi dalam ruang privat memapankan ketidaksetaraan antara lelaki dan perempuan dalam ruang publik. Domestikasi perempuan dalam ruang privat tak akan pernah mengangkatnya menjadi warga kelas satu setara dengan lelaki.

Bertolak dari keribuatan ini, ketegangan baru pun muncul antara pendukung demokrasi prosedural-representasional dan partisipatoris. Pendukung demokrasi prosedural representasional memandang bahwa demokrasi hanyalah sarana untuk memberi mandat pada kekuasaan untuk menjalankan fungsi-fungsinya (pemilu yang transparan, pergantian kepemimpinan yang mulus, perimbangan trias-politika) biasanya menjadi indikator utama. Mereka menolak demokrasi yang hanya sekedar sebagai sarana pengalihtanganan mandat. Mereka ingin mengangkat kembali ruang publik sebagai wahana mematangkan nilai-nilai demokratis. Dalam ruang publik, setiap warga negara aktif berpartisipasi dalam setiap kebijakan publik yang melibatkan kepentingannya sendiri.

Sekilas absurditas demokrasi dan liberalisme

Meujuk pada istilah Demokarasi itu di bentuk dari dua kata: demos (rakyat) dan kratein (kekuasaan). Demos menyiratkan kesetaraan dan kebebasan sementara kratein, sebaliknya, menyiratkan sub-ordinasi dan hirarki. Kesetaraan berseberangan dengan hirarki, kebebasan bertolak belakang dengan sub-ordinasi. Paradok tersebut kemudian diselesaikan dengan konsep kedaulatan rakyat (people soverreignity). Paradoks antara kebebasan/kesetaraan (demos) dan sub-ordinasi/hirarki (kratein) teratasi apabila demos diperintah oleh dirinya sendiri (self-government). Meminjam gagasan rousseau, rakyat tidak akan kehilangan kebebasan dan kesetaraannya apabila dikelola berdasarkan kehendak umum (general will). Idealisme semacam ini, sayangnya, bertumbukan dengan fakta bahwa demokrasi membutuhkan mediasi atau representasi. Rakyat tidak memerintah dirinya sendiri, tapi mendelegasikan kekuasaan kepada representasi potiknya, baik eksekutif maupun yudikatif. Oleh karena itu apa yang bisa dilakukan hanyalah memastikan agar kekuasaan diselenggarakan berdasarkan prinsip atau norma yang mengedepankan kebebasan dan kesetaraan.

Persoalan demokrasipun berlanjut pada pertanyaan tentang prinsip apa yang dapat dijadikan patokan etis bagi kekuasaan. Disini filsafat politik memberikan kontribusai yang teramat penting, khususnya filsafat politik yang berkembang sejak abad ke-17, bernama liberalisme. Liberalisme adalah sekumpulan prinsip etis yang mengatur bagaimana negara harus diorganisir.

Schmitt jauh hari sudah mengingatkan betapa demokrasi dan liberalisme tidak sepadan. Liberalisme mengusung kemanusiaan universal, sementara demokrasi mengusung demos atau kesatuan politik yang partikular dan yang mengecualikan. Demokrasi sebagai partikularitas adalah bagian resmi dari partikularitas bagian resmi dari politikal. Sedanngkan liberalisme justru menguras politkal dari demokrasi dengan membuatnya menjadi semata-mata arena untuk mencapai konsesus rasional. Konsensus rasional mungkin dicapai karena iberalisme menurunkan isu-isu antagonistik (moral, agama, ekonomi) dari ruang publik ke ruang privat.

Dilain pihak, sebuah kondisi politik baru mengemuka, sehingga membuat dikotomi publik/privat memaksa ruang privat masuk kedalam ruang publik dan menjadi konsumsi politik. Isu ekonomi masuk ke ruang publik.. perdebatan politk dewasa ini adalah apakah bahan bakar minyak perlu disubsidi atau tidak. Moralitas menjadi urusan publik dan bahkan diperbincangkan diparlemen. Kebebasanpun dipersoalkan secara politik. Batas antara kebebasan berekspresi dengan pornografi menjadi isu hangat di kalangan para pengambil kbijakan. Politk terbelah di antara pendukung kebebasan dan pendukung moralitas publik. Kebebasan juga dibenturkan dengan kewajiban. Kebebasan beragama masih belum putus secara politk semantik. Apaakah kebebasan tersebut mengakomodasi kebebasan berpindah agama atau sekadar kebebasan pemeluk agama melaksanaan kewajiban-kewajibannya. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang menghianati demokrasi dengan mejadikan parlementarisme sebagai arena konsensus rasioanl berubah menjadi sekedar rung negosiasi kepentingan yang tadinya bersembunyi di ruang privat.

“Refleksi demokrasi di negri ini, kesimpulan berdasarkan fakta-fakta proses politik yang memburamkan”